8 Fraksi DPRD Provinsi Riau Berikan Jawaban

Administrator - Jumat,29 Juli 2016 - 16:14:16 wib
8 Fraksi DPRD Provinsi Riau Berikan Jawaban
DPRD Riau. riausky
RADARRIAUNET.COM - Kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam berbagai pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah. 
 
Hal itulah yang mendasari semangat lembaga perwakilan rakyat provinsi Riau, yang tergabung dalam DPRD provinsi Riau untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Riau, menyangkut kebutuhan akan bidang pelayanan dan fasilitas kesehatan yang dirasa sangat kurang saat ini di berbagai daerah di provinsi Riau. 
 
Untuk itu, pihak DPRD Provinsi Riau terkait hal ini, telah mengajukan judul hasil dari kajian dan gagasan kepada pihak pemerintah provinsi Riau. Hal tersebut telah mendapatkan tanggapan dan respon balik dari gubernur Riau baru-baru ini.
 
Melalui naskah pembacaan penyampaian pendapatnya, gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memberikan koreksinya atas penentuan judul Raperda, yang menurutnya masih mengandung beberapa kerancuan terkait dengan istilah Fasilitas dan Pelayanan dalam dunia kesehatan.
 
Untuk menanggapi penyampaian pendapat dan koreksi Gubernur Riau tentang judul raperda ini, yaitu, Pedoman Pendirian fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Swasta Provinsi Riau yang diprakarsai oleh DPRD provinsi Riau, Kamis 28/7/2016 seluruh fraksi resmi memberikan jawaban.
 
Tepatnya hari Kamis, 28/7/2016, DPRD provinsi Riau melaksanakan agenda rapat Paripurna terkait Raperda yang telah digagas dan diprakarsai oleh pihak DPRD Provinsi Riau.
 
Dalam acara penyampaian jawaban itu, pihak fraksi Golkar mendapat giliran pertama untuk maju memberikan jawabanya atas pendapat gubernur Riau.
 
Pesan yang disampaikan oleh fraksi Golkar dalam pembukaan pembacaan naskah jawaban pihaknya mengatakakan bahwa pelayanan kesehatan yang optimal dan menyeluruh harus dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah Riau, karena itu merupakan amanat undang- undang.
 
Dan secara menyeluruh tanggapan fraksi Golkar sangat mendukung penuh atas himbauan pemerintah provinsi Riau tentang dilakukannya perubahan dalam penentuan judul atas Raperda nantinya.
 
Sementara dalam penyampaian jawaban dari pihak fraksi partai PDIP, diawali dengan pengapresiasian kepada pendapat gubernur Riau, tentang pendapat pihak pemerintah baru-baru ini.
 
Pihaknya menyampaikan beberapa masukan, yakni mengharapkan adanya pembenahan Pada SDM pelayanan kesehatan. Pihaknya sangat menyetujui bahwa naskah Raperda yang mengatur pedoman dan pendirian fasilitas dan pelayanan kesehatan oleh swasta ini didasarkan pada undang-undang No.12 tahun 2011.
 
Dalam mengakhiri laporan jawabannya, yang disampaikan oleh salah satu anggotanya, fraksi PDIP pada prinsipnya sangat mendukung segala keputusan pihak pemerintah provinsi Riau.
 
Sementara pihak partai Demokrat dalam penyampaiannya, banyak memberikan koreksi pada raperda. Menurut pihaknya, Raperda yang telah dirancang oleh pihak DPRD belum memiliki dasar yang kuat, karena dianggap tidak mencantumkan UUD 1945. Dan pada penyampaian itu pihaknya menegaskan bahwa Raperda belum layak untuk dibahas selanjutnya, apabila belum melakukan berbagai perubahan terhadap aspek aspek hukum yang perlu.
 
Dari jawaban pihak fraksi PAN, melalui Syamsurizal, menyampaikan laporan jawabannya dengan mendahului pernyataannya, bahwa kesehatan di Riau ini sangatlah tidak berjalan dengan baik. Menurutnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di provinsi Riau, yang meliputi Kabupaten/kota, bahkan sampai ketingkat desa masih banyak terkendala dan belum optimal.
 
Menurutnya sejalan dengan realitas itu, kerap terjadi berbagai permasalahan kesehatan di berbagai daerah. Bahkan dalam pidato penyampaiannya ia mengatakan, "Yang paling membuat hati miris adalah kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan itu dibuktikan adanya berbagai masyarakat yang jika pergi berobat, kerumah sakit, malah yang terjadi adalah bertambah sakit, ". Namun dalam mengakhiri penyampaian nya, Syamsurizal mengatakan apresiasinya terhadap lahirnya Raperda ini.
 
Tanggapan dari Fraksi Gerindra melalui anggota dewannya, Andrian menjelaskan, mengingat pentingnya kesehatan bagi setiap jiwa, pelayanan masyarakat haruslah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal itu merupakan bentuk pembangunan khususnya di bidang kesehatan.
 
Ia sangat setuju pada pendapat kepala daerah, yang terkait menuntut perubahan antara mana yang termasuk pelayanan kesehatan, dan mana yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan.
 
Perizinan menurutnya, sebagaimana pada bab 8 harus mempunyai izin tertulis dari pihak kepala dinas kesehatan. Pihaknya mengimbau agar pansus yang telah dibentuk agar memperhatikan berbagai masukan dari pihak pemerintah demi tersempurnanya Raperda yang telah dibahas ini.
 
Sementara tanggapan dari pihak fraksi PKB melalui Firdaus, S.Ag. menyampaikan tanggapannya bahwa pelayanan kesehatan semestinya haruslah bersifat preventif.  Menurut fraksinya, terkait dengan penentuan tema dari Raperda ini, haruslah lebih terperinci dan sistematis, termasuk ruang lingkup dari pelayanan kesehatan itu sendiri.
 
Terkait dengan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas, Firdaus mencontohkan negara Singapura yang memiliki rumah sakit sangat kualifikasi. Sehingga menurutnya beberapa media merilis tentang betapa tingginya tingkat kunjungan dari Indonesia ke Singapura untuk berobat, dengan biaya yang sangat tinggi.
 
"Fraksi PKB berharap agar dilakukan pembahasan mendalam terhadap peraturan ini, agar dapat menjadi undang-undang yang sesuai harapan bangsa Indonesia, " katanya.
 
Jawaban fraksi PPP yang dibacakan oleh Malik Siregar, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi pihak pemerintah provinsi Riau, yang menyampaikan pendapatnya tentang Raperda ini. Menurutnya pihaknya sangat mendukung masukan dari pihak pemprov yang mengkritik judul dari peraturan yang terkait dengan kesehatan.
 
Menurutnya perlu pengkajian ulang yang mendalam terhadap penempatan judul, karena sangat berkaitan langsung dengan sistem pelayanan dan mekanisme yang berlaku nantinya di dunia kesehatan pemprov Riau.
 
Menurutnya judul dan isi dari naskah peraturan harus terjadi sistematika dan harmonisasi setiap pokok pemaparan dalam peraturan. Jika tidak, maka nantinya akan terjadi berbagai kerancuan dalam proses implementasinya.
 
Selanjutnya dari Fraksi NasDem Hanura, pihak nya menyampaikan bahwa dalam penyampaian tanggapan ini, fraksi partai NasDem Gerindra menyambut baik, segala bentuk masukan yang diberikan oleh pihak pemerintah provinsi Riau dan pihaknya sangat berharap akan dilakukannya penyempurnaan dalam waktu dekat.
 
 
Feri Sibarani/radarriaunet.com