Hak Angket Adalah Harapan DPRD Riau Untuk Mengungkap Dana Siluman 220 M

Administrator - Jumat,29 Juli 2016 - 15:52:40 wib
Hak Angket Adalah Harapan DPRD Riau Untuk Mengungkap Dana Siluman 220 M
DPRD Riau. riausky
RADARRIAUNET.COM - Pergunjingan terkait dana eskalasi 220 Miliar, yang semakin kental dan memanas di DPRD Riau menambah semakin buruknya hubungan komunikasi dan koordinasi di antara pihak eksekutif dan legislatif di bumi melayu lancang kuning ini.
 
Hal itu berawal sejak pihak badan anggaran (Banggar) DPRD Riau mencoret usulan pemerintah provinsi Riau yang mengajukan pembayaran dana eskalasi sebesar 220 Miliar lebih pada pembahasan APBDP tahun 2015 lalu.
 
Pengajuan tersebut diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berharap pihaknya dapat membayangkan utang eskalasi  yang menurutnya dapat dialokasikan dari dana silpa yang  tergolong tinggi pada  tahun-tahun berlalu.
 
Namun pihak DPRD Riau melalui badan anggaran (Banggar) segera mengkaji dan memberikan koreksi serta mencoret poin tersebut dengan alasan hukum, dan mengimbau agar pembayaran utang eskalasi yang dimaksud ditunda pembayarannya pada tahun anggaran 2016.
 
Menurut salah seorang anggota banggar yang tidak bersedia menyebut namanya, dalam pembahasan mengenai pembayaran dana eskalasi itu, pihaknya dan pihak TAPD Riau telah sepakat untuk tidak membayarkan dana eskalasi untuk anggaran perubahan 2015, melainkan ditunda ke tahun anggaran 2016.
 
Namun ternyata di luar sepengetahuan badan anggaran DPRD provinsi Riau, pihak pemerintah provinsi Riau yang didampingi oleh salah seorang wakil ketua DPRD Riau Noviwaldi, bersama-sama mengajukan evaluasi dan verifikasi hasil pembahasan di Banggar dengan mencantumkan lagi terkait poin pembayaran dana eskalasi senilai 220 Miliar.
 
Hal inilah yang kemudian menjadi sumber pertanyaan dan permasalahan di lingkungan DPRD provinsi Riau dan melibatkan pemerintah provinsi Riau, dalam hal ini gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
 
Menurut salah seorang dewan dari Komisi A, Sugianto, menilai permasalahan ini harus di urai melalui proses hak angket. "Terkait hal ini kami dari Komisi A mengusulkan, agar diberlakukan hak angket. Hal itu sesuai dengan Tata Tertib ke dewasa, " katanya Kepada wartawan. 
 
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota panitia hak angket, Abdul Wahid. Menurutnya terkait permasalahan dana eskalasi ini sudah menyalahi aturan perundangan yang ada.
 
"Kami tidak pernah menyetujui pembayaran utang sebesar 220 Miliar, Banggar telah mencoret pengusulan untuk pembayaran di tahun 2015, tapi mengapa masih muncul," katanya dengan nada geram.
 
Bahkan menurutnya pihak angket merasa seperti disidang oleh badan musyawarah (Banmus)  yang mengharuskan pihaknya untuk menjelaskan rencana hak angket yang telah di usulan oleh pihak Komisi A. "Aturan dari mana, sehingga banmus memanggil panitia hak angket untuk memberi penjelasan terkait masalah ini, " terangnya.
 
Menanggapi polemik yang terjadi ini, wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldi dengan nada santai menyampaikan pendapatnya terkait penolakan sebagian besar anggota DPRD Riau itu. Menurut Novi yang akrab disapa Dedet itu, mengatakan bahwa terkait pembayaran dana eskalasi sesungguhnya telah selesai dibahas dan telah disetujui oleh seluruh komisi di Paripurna beberapa waktu yang lalu. 
 
"Saya kira semua sudah jelas saat Paripurna kemaren itu. Bila perlu mari kita buka rekaman Paripurna itu dan kita lihat saat itu seluruh dewan telah mengatakan setuju, saat pimpinan rapat menanyakan pendapat akhir dalam Paripurna itu, " jelasnya.
 
 
Feri Sibarani/radarriaunet.com