Komisi A DPRD Provinsi Riau Sambut Kunjungan Kerja DPRD Kota Padang Panjang

Administrator - Kamis,21 Juli 2016 - 16:29:17 wib
Komisi A DPRD Provinsi Riau Sambut Kunjungan Kerja DPRD Kota Padang Panjang
Kunjungan DPRD kota Padang Panjang. Fery
RADARRIAUNET.COM - DPRD Kota Padang Panjang melakukan kunjungan kerjanya hari ini, Kamis 21 Juli 2016 ke DPRD provinsi Riau, khususnya komisi A untuk melakukan studi banding, terkait dengan PP No. 18 Tahun 2016, tentang Perangkat daerah, yang baru digulirkan oleh pemerintah pusat baru-baru ini. Dalam bahasannya, pihak DPRD kota Padang Panjang menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi berarti terkait dengan berlakunya PP No.18 Tahun 2016.
 
Menurut pihak DPRD Kota Padang Panjang, dampak dari peraturan presiden yang notabene akan melakukan perampingan atau pengurangan jabatan di struktural setiap provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia terkesan sepihak dan tidak berdasarkan asas realitas dan keberadaan persoalan setiap daerah. 
 
Jika perampingan dan pengurangan struktur dilakukan dalam struktur keorganisasian pemerintah maupun legislatif, nantinya diprediksi akan menghambat serta menurunkan efektivitas pelayanan dam kinerja setiap perangkat daerah.
 
Untuk itulah pihak DPRD Padang Panjang merasa perlu melakukan studi banding ke DPRD provinsi Riau, mengingat DPRD provinsi Riau sejauh ini dianggap memiliki SKPD dengan jumlah yang banyak dan struktural yang lengkap, sehingga pihaknya dapat mengharapkan adanya masukan dan saran terkait implementasi peraturan presiden tersebut.
 
"Kita khawatir dengan adanya peraturan yang baru ini, nantinya akan menghambat jalannya pemerintahan. Untuk itulah pihak kita datang ke DPRD provinsi Riau ini, guna mengetahui dan belajar tentang akselerasi yang telah dilakukan, " kata salah seorang anggota DPRD Padang Panjang.
 
Harapannya bahwa pihak DPRD Provinsi Riau dapat mensiasati atau memberikan masukan terkait dengan permasalahan penyelenggaraan fungsi legislatif terkait berbagai kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah Kota Padang Panjang.
 
"Karena sebentar lagi kita juga akan masuk pembahasan APBD murni tahun 2017," katanya.
 
Menanggapi aspirasi yang diusung dan berbagai kekuatiran serta persoalan yang dihadapi pihak DPRD kota Padang Panjang terkait dengan peraturan presiden ini, ketua komisi A DPRD provinsi Riau Ir. H. Hazmi Setiadi, MT. menjawab dengan berbagai saran dan masukan, agar pihak DPRD kota Padang Panjang sebaiknya lebih banyak melakukan kunjungan kerja dan studi banding keberbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jogja.
 
"Sebaiknya kita harus banyak melakukan berbagai upaya ke pusat dalam hal ini Kemendagri,  jika memungkinkan agar hal dapat dikoreksi," katanya. Menurutnya semua pihak, termasuk DPRD provinsi Riau sangat terkejut setelah menerima surat yang dikirimkan pada bulan yang lalu dan mengetahui adanya penurunan status klasifikasi pada dinas PU provinsi Riau yang dinilai layak memiliki kriteria A, ternyata merosot menjadi C.
 
" Ini tidak mungkin. Bagaimana caranya pihak pusat melakukan penilaian itu? Kita hitung saja, jarak dan panjang jalan yang ada di Riau mulai dari batas Jambi sampai ke batas sumut, itu sekitar 3000 Km, " jelasnya.
 
Adapun upaya yang sedang di gadang gadang ialah perlu pihaknya bersama seluruh DPRD se-Indonesia melakukan upaya yudisial revew, karena  hal ini dirasa sangat menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
 
 
Fery Sibarani/radarriaunet.com