Komisi C DPRD Riau Lakukan Observasi ke Dinas Perikanan DKI

Administrator - Jumat,01 Juli 2016 - 08:31:54 wib
Komisi C DPRD Riau Lakukan Observasi ke Dinas Perikanan DKI
Pimpinan Komisi C DPRD Provinsi Riau Aherson SSos MSi (ketua/tengah), Sewitri SE (sekretaris/kiri) dan H Musyaffak Asikin (wakil ketua). Pnc
RADARRIAUNET.COM - Komisi C DPRD Provinsi Riau pada hari Selasa, (28/6/2016) melakukan kunjungan kerja dengan pola observasi ke pihak dinas perikanan DKI Jakarta.
 
Provinsi Riau adalah daerah yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Hampir semua sektor komoditi tersedia di daerah yang kaya akan minyak ini. Sektor pertanian dan perkebunan, Migas, begitu pula dengan hasil laut yang bahkan pada tahun 70 sampai 80 an sangat dikenal sebagai penghasil ikan terbesar nomor 2 di dunia.
 
Kini hal itu sudah menjadi tinggal sejarah. Tetapi sejarah itu bukan tidak mungkin dapat di ukir kembali. Apa yang pernah terjadi dimasa lampau, sesunggunnya adalah ibarat sebuah pelangi harapan di kemudian hari, jika saja semua pihak, dalam hal ini terutama pemerintah provinsi Riau, mampu melihat semua potensi untuk tetap dapat digali dan dipertahankan demi menopang dan mengangkat tingkat ekonomi daerah. Hal itu lah yang mendorong pihak komisi C DPRD Provinsi Riau, sehingga diperlukan studi khusus untuk mencari dan menemukan kerangka yang tepat dalam upaya penanganan pengelolaan di pada sektor ini.
 
Dalam kunjungan yang bertujuan observasi ini, pihak DPRD Provinsi Riau Komisi C sangat berkeinginan untuk dapat mengenal dan mengetahui secara konkret bagaimana pihak dinas perikanan DKI Jakarta yang konon katanya dapat menciptakan sebuah terobosan baru dalam hal pengembangan dan peningkatan sistem perikanan di DKI Jakarta.
 
DKI Jakarta seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi C Marwan Yohanes, sudah melakukan sebuah terobosan baru dalam mengelola sektor perikanan dengan cara melibatkan unsur teknologi dengan membangun sistem budi daya ikan laut melalui keramba apung. Menurutnya masyarakat nelayan DKI telah sukses besar dalam menghasilkan ikan laut, bahkan tidak menutup kemungkinan pihak dinas perikanan DKI akan mampu mengekspor hasil budi dayanya ke manca negara.
 
Apa yang menjadi realita dalam sektor Perikanan Provinsi Riau, menjadi perhatian serius bagi Marwan Yohanes. Sebagai dewan dan ketua komisi yang membawahi persoalan ini, pihaknya telah berulang kali melakukan kunjungan langsung, dan bahkan dari berbagai kabupaten dan pesisir di Riau yang didapatinya, seperti Bagan siapi-siapi, Panipahan, Pulau Jemur, Bengkalis, Meranti, dan lain-lain, semuanya menunjukkan keberadaan yang sangat memprihatinkan.
 
Bahkan yang paling ironi adalah, dalam beberapa waktu yang lalu pihak nelayan provinsi Riau khususnya nelayan kabupaten Rohil yang menjadi korban penangkapan oleh negara Malaysia, dengan tuduhan melanggar batas wilayah laut negara. Dan menurut Marwan, terkait hal inilah salah satu agenda penting, sehingga pihaknya juga harus menghadap Komisi 4 DPR RI agar nelayan yang tertangkap ini dapat dipulangkan sebelum lebaran.
 
"Nah inilah yang menjadi perhatian kita, sehingga kita harus melakukan observasi ke dinas perikanan DKI Jakarta, yang mana terobosan yang mereka lakukan kita harapkan dapat kita jadikan inspirasi di daerah kita," katanya melalui telepon seluler kepada Harian Radar Riau.
 
Menurutnya, penangkapan ini adalah akibat sulitnya bagi nelayan Riau untuk menangkap ikan dilaut. "Nelayan kita di Riau harus berlayar begitu jauh hingga keperbatasan agar dapat menghasilkan ikan," tuturnya.
 
Dari hasil pantauan pihaknya, masyarakat nelayan Riau kesulitan dalam menangkap ikan. Hal itu dikarenakan minimnya sistem peralatan. Peralatan yang dimiliki oleh nelayan provinsi Riau saat ini masih bertumpu pada peralatan tradisional. Menurut Marwan sudah saatnya nelayan di Riau punya sistem penangkap ikan yang berteknologi.
 
"Nelayan Kita tidak mungkin lagi dengan hanya menerapkan pola-pola tradisi yang sangat tidak efesien. Selain sulit untuk dipertahankan, pola tradisi juga sangat berdampak pada kerusakan hayati laut, seperti terumbu karang dan lain-lain," katanya.
 
Menurutnya terkait hal ini, pihaknya sudah sangat sering mengingatkan dan mendorong pihak pemerintah provinsi Riau. Langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam mendorong pemerintah adalah dengan cara memanggil pihak terkait, dinas perikanan Riau untuk hearing dan memberi berbagai masukan, namun hingga saat ini belum terlihat tindakan apapun terkait penanganan di sektor perikanan riau.
 
"Pihak pemerintah provinsi Riau tidak ada kemauan untuk melakukan terobosan dalam upaya peningkatan sistem perikanan di Riau ini, pemerintah kita tidak berani, " sebutnya.
 
Menurutnya sudah saatnya pemerintah provinsi menggali sektor perikanan di Riau. "Kita kaya akan hasil laut. Laut kita luas. Dulu Riau pernah menjadi penghasil ikan terbesar nomor 2 di dunia. Anggaran APBD kita juga banyak, Tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membangun sektor ini." ujarnya lagi.
 
Jadi, menurutnya melalui hasil observasi ini, pihaknya berharap ke depan pemerintah provinsi Riau, bersama-sama dengan semua pihak kiranya dapat mengangkat sektor perikanan dengan pola-pola yang baru dan tentunya melalui terobosan-terobosan baru seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain, seperti papua yang saat ini sudah berhasil melakukan investasi senilai Rp 54 Miliyar untuk membangun Keramba Apung, dan dampaknya sudah dapat mensejahterakan masyarakat nelayan Papua, bahkan sudah berhasil mengekspor ikan ke manca negara," jelasnya.
 
 
Oleh Feri Sibarani, STP/radarriaunet.com