Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau Absen Saat Pelantikan dan Paripurna

Administrator - Sabtu,11 Juni 2016 - 15:37:23 wib
Pimpinan dan Anggota  DPRD Provinsi Riau Absen Saat Pelantikan dan Paripurna
Pelantikan dan paripurna terlihat sepi. Feri sibarani

RADARRIAUNET.COM - Dalam acara pelantikan 2 anggota DPRD Provinsi riau yang PAW, yang dilanjutkan dengan sidang rapat paripurna menyangkut hak angket dan  pembentukan pansus, sejumlah besar anggota dan 2 orang pimpinan DPRD tidak hadir.

Sejak dimulainya acara pelantikan, dan berikut sidang paripurna, Kamis, 9/6/2016, keadaan ruang rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi riau terlihat sepi dan lengang, dimana para anggota yang hadir hanya berjumlah 34 orang dari 65 jumlah keseluruhan.

Memang secara tata tertib aturan rapat, hal tersebut sah secara hukum, karena telah memiliki status kuorum, jadi rapat tetap dapat untuk dilanjutkan sebagai mana mestinya.

Tapi berbeda dengan Husni Tamrin salah seorang anggota DPRD yang hadir dari dapil pelalawan ini, dalam interupsinya sebelum paripurna dimulai ia mengatakan, "Jika sikap politik para anggota dewan dan kedua pimpinan kita begini, maka ini bisa menjadi preseden yang lebih buruk bagi kita," katanya.

Lain halnya dengan salah seorang anggota dewan lainya, yaitu Masnur mengatakan, "Sikap yang ditunjukkan rekan kita yang absen ini adalah tidak bertanggung jawab, dan tidak beretika, juga tidak bermoral, dan tidak patut, mengingat tugas pokok dan fungsi dewan," katanya.

Dari kabar yang beredar, dari beberapa media, dikatakan bahwa para dewan dan 2 orang pimpinan yang tidak hadir disinyalir bepergian ke berbagai daerah dan ke Jakarta dengan alasan tugas, sekalipun tidak ada surat pemberitahuan resmi tertulis sesuai dengan keterangan pimpinan tunggal paripurna Manahara Manurung.

Menurut Manahara, "Saya tidak tau keberadaan mereka. Surat pemberitahuan tertulis pun tidak ada. Saya sudah coba hubungi nomor ponselnya, tapi tidak aktif," katanya.

Realita dari perilaku para anggota dewan ini, bagaimanapun juga tidak lagi mencerminkan sebuah profesi kelembagaan yang mengatas namakan Negara dan undang-undang, apalagi jika dilihat dari sisi perwakilan rakyat, maka hal itu semakin jauh dari harapan rakyat, dan bahkan kenyataan ini telah mencoreng nama lembaga DPR karena telah melanggar UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan MPR/DPR/DPD/DPRD.


Feri sibarani/radarriaunet.com