Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Awali Perdebatan

Administrator - Jumat,10 Juni 2016 - 09:11:14 wib
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Awali Perdebatan
Gedung DPRD Riau. riausky
RADARRIAUNET.COM - Suasana memanas dan berkepanjangan sangat terasa saat acara rapat paripurna DPRD Provinsi  Riau baru dimulai, Kamis kemarin (8/6). Dalam rapat paripurna ini, direncanakan akan membahas dua agenda. Yang pertama adalah agenda penyampaian pandangan umum anggota DPRD Provinsi Riau, terhadap tata tertib dan hak angket DPRD Provinsi Riau tentang eskalasi APBD Perubahan 2015 dan rencana pembentukan pansus.
 
Perdebatan ini pun terjadi berkat interupsi dari salah satu anggota dewan yang bernama Rusli Tamrin terkait dengan alfanya 2 orang pimpinan yang seharusnya hadir untuk memimpin acara rapat tersebut. Dalam pertanyaannya kepada pimpinan rapat, Tamrin dengan tegas mempertanyakan kepada Manahara Manurung," Pak pimpinan, kenapa kedua pimpinan lainya tidak hadir dalam rapat paripurna ini? Tolong kami diberi alasan yang jelas," katanya.
 
Sementara menjawab pertanyaan Tamrin, Manahara Manurung mencoba memberikan penjelasan terkait kealfaan kedua rekan pimpinan yang dimaksud dengan mengatakan" Itulah yang kita tidak tau, sebab dari tadi saya coba menghubungi nomor ponsel kedua-duanya, namun selalu tidak aktif, " jelasnya.
 
Mendengar jawaban pimpinan yang hadir secara tunggal itu, seorang anggota dewan lain Mansur, sontak protes dan berkata, " Itu bukan jawaban pimpinan, seharusnya pimpinan dapat menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya. Ada apa sebenarnya dengan pimpinan yang lain, sehingga sejak acara pelantikan kedua anggota dewan yang PAW tadi hingga ke acara rapat paripurna ini tidak juga muncul, " tegasnya.
 
Keadaan pun semakin tegang dan memanas, interupsi-interupsi dari anggota dewan yang lain pun bermunculan, seiring dengan ketidakpuasan para dewan atas jawaban Manahara Manurung, selaku pimpinan tunggal. Akhirnya berdasarkan masukan dan himbauan dari beberapa anggota dewan lainya dan sehubungan dengan waktu sholat zuhur yang sudah hampir tiba, maka berdasarkan kesepakatan bersama, rapat paripurna pun di skors selama 10 menit tanpa kejelasan.
 
Setelah melewati masa skors yang dibuat oleh pimpinan dan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota dewan maka di akhir setelah pencabutan masa skors perdebatan pun berlanjut kembali. Para anggota dewan saling beradu pandangan terkait ketidakhadiran 2 orang pimpinan yang lain, apakah rapat paripurna layak dilanjutkan atau tidak.
 
Dari hasil berbagai pandangan anggota dewan yang diakomodir oleh Manahara Manurung, selaku pimpinan tunggal dalam rapat paripurna ini, akhirnya persamaan pandangan mulai terlihat ketika beberapa anggota dewan menyerukan bahwa rapat paripurna yang akan segera dilaksanakan ini, sesungguhnya tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang ada, sehingga wajib untuk dilanjutkan.
 
Dari pendapat seorang anggota dewan lain yang berkata, bahwa permasalahan yang diperdebatkan kali ini hanya lah menyangkut soal etika dan moral, serta unsur kepatutan yang diperlihatkan oleh beberapa pimpinan dewan yang tidak hadir dalam acara ini, sehingga tidak ada dasar hukum untuk membatalkan, atau menunda rapat.
 
Dari realita dunia profesi legislatif yang kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat ini, dapat di asumsikan betapa rendahnya tingkat loyalitas, etika, moral dan integritas, serta tanggung jawab para anggota dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengemban misi perwakilan rakyat.
 
Namun itulah demokrasi. Hak menyampaikan pendapat tidak bisa diabaikan begitu saja. Persamaan hak suara yang sama dan filosofi musyawarah mufakat, dalam penyelenggaraan agenda-agenda DPR yang diatur dalam undang-undang, kerap menjadi alat dan ajang pemanfaatan, guna mengakomodir misi-misi politik para anggota dewan.
 
 
Feri Sibarani/radarriaunet.com