Utang Eskalasi Rp 220 Miliar Dibahas Lagi

Paripurna DPRD Riau Digulirkan Pekan Depan

Administrator - Rabu,01 Juni 2016 - 19:02:08 wib
Paripurna DPRD Riau Digulirkan Pekan Depan
Kantor DPRD Riau. Riausky
RADARRIAUNET.COM - Setelah lama tidak ada kabar tentang kelanjutan usulan hak angket, akhirnya, DPRD Riau menjadwalkan paripurna hak angket terhadap pembayaran utang eskalasi sebesar Rp 220 miliar dalam APBD Perubahan 2015 pada Kamis (9/6) pekan depan di ruang paripurna DPRD Riau.
 
Pimpinan DPRD Riau Noviwaldi Jusman mengatakan kepada wartawan usai rapat Banmus di DPRD Riau, Selasa (9/6) Untuk tahap awal, usulan hak angket akan disampaikan dalam paripurna. "Hak angket sudah kami jadwalkan dalam banmus akan diumumkan dalam paripurna hari Kamis pekan depan," ungkap politisi Demokrat ini.
 
Noviwaldi  menjelaskan, usulan hak angket memerlukan beberapa proses paripurna untuk memastikan apakah usulan dari inisiator hak angket dewan dapat dilanjutkan atau ditolak.
 
"Prosesnya panjang. Setelah diumumkan dalam paripurna, itu akan diparipurnakan lagi namanya paripurna penyampaian dan pengusul. Kemudian, pandangan umum fraksi, setelah itu baru paripurna untuk keputusan setuju atau tidak," terang Noviwaldy.
 
Ketika disinggung apakah peluang hak angket dapat dilanjutkan dari usulan yang disampaikan tim pengusul. Noviwaldy tidak dapat menentukan karena itu ditentukan dalam pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Riau. "Masalah persyaratan itu nanti yang menilai setiap fraksi, dalam pandangan fraksi," jelas Noviwaldy.
 
Legislator Dapil Pekanbaru ini melanjutkan, kalau tidak setuju nanti akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. "Kalau tidak disetujui juga oleh anggota maka hak interpelasi dianggap batal dan tidak dapat dilanjutkan lagi," ujar Noviwaldy.
 
Ketika disinggung apakah usulan hak angket ditolak dapat dijadikan hak interpelasi. Noviwaldy menyebutkan, hak angket tidak bisa dirubah, namun pengusul bisa mengajukan lagi usulan baru yakni usulan hak interpelasi. "Kalau pengusul ingin mengajukan lagi dalam bentuk interpelasi silahkan saja," pungkas Noviwaldy.
 
Sebagaimana diketahui, usulan hak angket dewan digulirkan dewan terhadap pembayaran utang eskalasi yang dianggarkan dalam APBD-P 2015. Pasalnya, dewan tidak pernah menganggarkan dan menyetujui anggaran Rp220 miliar tersebut. Namun, anggaran itu tetap masuk dalam buku APBD-Perubahan  2015.
 
Editor: Zet